Islam dan “Kacamata Kuda” Decrates

Oleh : Yadi Saeful Hidayat

Di tengah kondisi dunia yang serba maju, terutama ketika agama menjadi diskursus yang mengglobal, terdapat setidaknya dua pemahaman keagamaan yang lahir dari beberapa kelompok Islam sebagai respon atas kemajuan tersebut. Kelompok pertama memahami Islam sebagai ajaran final yang tidak bisa diganggu-gugat. Merubah ajaran agama dengan tujuan untuk mempertemukannya dengan alur nafas zaman ini berarti sama saja merusak kebenaran agama itu sendiri. Ajaran agama yang tertuangkan dalam teks-teksnya dianggap sebagai draf final manifesto Tuhan yang tuntas, sehingga ia tidak memerlukan lagi penafsiran ulang. Sementara di sisi lain, ada sebagian orang yang meyakini bahwa perkembangan global dan kemajuan masyarakat menuntut dilakukannya penafsiran ulang terhadap sebagian ajaran agama. Mereka memandang bahwa agama sejatinya bisa terkontekstualisasikan dalam pelbagai lapangan kerja manusia. Dengan kata lain, agama, menurut mereka, hadir untuk menjawab problem kemanusiaan yang senantiasa ada dan menggelinding. Karena itu, agama tidak harus menjadi problem bagi perjalanan kehidupan manusia, tetapi sebaliknya, ia bisa menjadi solusi dan ruang yang membebaskan bagi segala problem kemanusiaan.

Beberapa pekan terakhir ini, animo masyarakat untuk melakukan praktek keagamaan secara utuh semakin menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Bukan saja dikarenakan praksis keagamaan terus meningkat, tetapi lebih dari itu, ada lonjakan mood yang luar biasa dalam melakukan perubahan agama. Perubahan ini bukan hanya menyangkut sikap beragama saja, tetapi merembet ke seluruh persoalan menyangkut konsep keagamaaan yang dianggap layak dirubah dan dikondisikan dengan situasi kekinian.

Pertengahan Oktober yang lalu, masyarakat Islam Indonesia dikejutkan dengan adanya gagasan dari Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama yang dipimpin Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU untuk meluncurkan "Counter Legal Draft Atas Kompilasi Hukum Islam". Ide ini - katanya- digulirkan menyusul adanya rencana pemerintah meningkatkan status KHI menjadi undang-undang resmi negara. Karena itu, perkembangan global yang dewasa ini mengalir begitu pesat menuntut masyarakat untuk ikut mengubah interpretasi keagamaan. Selain itu, menurut mereka, Jika ditelisik lebih dalam, aura visi dan misi KHI -di mana di dalamnya terkandung pasal-pasal mengenai perkawinan, warisan dan perwakafan- memang terdapat beberapa kelemahan pokok. Terlihat, pasal demi pasal dalam KHI yang secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang universal, seperti prinsip persamaan (al-musâwah), persaudaraan (al-'ikhâ), dan keadilan (al-'adl). Di samping itu, KHI juga tampak berseberangan vis a vis dengan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berkeadaban (civil society) seperti pluralisme, kesetaraan gender, HAM, demokrasi dan egalitarianisme, yang menjadi raison d'etre masyarakat Indonesia. Sehingga, dengan alasan kepentingan bersama (al-mashlahat al-'âmmah), KHI tanpa ragu lagi bisa diotak-atik dengan asal hantam kromo.

Tentang ini, kita merasa tak perlu berkomentar apapun. Terlalu banyak ulama, lembaga keislaman yang telah mengkritik habis-habisan gagasan ini. Dari mulai gaya penafsiran yang dinilai terkesan serampangan, subyektif dalam memandang persoalan, liar dalam memahami peran akal terhadap agama, hingga "keraguan mental intelektualitas" dalam mempertanggujawabkan gagasan yang dibawanya. Begitulah mental orang-orang yang hanya bisa meneriakan kebebasan berpikir tanpa pernah melirik norma dan etika agama. Akal terlalu dipaksakan untuk menyentuh persoalan-persoalan keagamaan yang memang sudah jelas dan mapan. Agama hanya ditafsirkan atas dasar kepuasan manusiawi. Maksud hati ingin melakukan upaya persenyawaan agama dengan situasi dan kondisi zaman yang terus bergulir, tetapi justru yang muncul hanya sikap-sikap serampangan dalam menafsirkan agama itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki ”kacamata kuda” Decrates.

Padahal, Islam dengan risalahnya yang sempurna selalu membawa nafas keseimbangan (washatiyyah). Ia memang menyuruh manusia untuk selalu menggunakan nalar manusianya, tetapi sekaligus juga memberikan batasan bagi perjalanan kebebasan akal itu sendiri. Islam tak pernah mengajarkan sikap berat sebelah, ia berjalan diatas garis yang lurus dan seimbang. Dalam Islam, akal dan agama, syariat dan hikmah, pedang dan pena selalu dipertemukan dalam ruang yang sama. Meminjam istilah Kuntowijoyo, Islam adalah agama yang memiliki dimensi epistemologi relasional, atau dalam bahasa M. Imarah, inilah yang disebut dengan al-aqlâniyyah al-islâmiyyah.

Saat, kita memang niscaya untuk melakukan dan mengembangkan proses rethinking Islam. Hal ini diperlukan guna menghindari pemahaman yang literalis dan rigid. Setidaknya, ada dua strategi penafsiran yang ditawarkan oleh para ulama, pertama, mengkontekstualisasikan teks agama untuk menemukan -- meminjam istilah Nasr Abu Zayd --makna alegorisnya. Kedua, menggiring rasionalitas hukum dari penalaran deduktif menuju penalaran induktif. Tentunya, kita tidak harus menerima begitu saja tanpa selanjutnya melakukan pengujian terhadap keduanya dan mencoba mengajukan kembali kerangka penalaran yang lebih solid. Kita punya pilihan dan pilihan-pilihan itu tersedia di sekitar kita. Dialog yang jujur, terbuka, dan jernih untuk mewujudkan kesepakatan bersama jelas merupakan sebuah kebutuhan yang amat mendesak bagi situasi beragama bangsa ini; sebuah dialog yang dapat memfasilitasi kemungkinan-kemungkinan kita melakukan eksplorasi tanpa batas selain akal sehat untuk melihat berbagai skenario tentang masa depan proses keagamaan di Indonesia. Kita memang sedang membutuhkan sebuah forum untuk berdialog kembali, tidak saja dengan kelompok yang berbeda namun juga dengan diri kita sendiri dan masa lalu kita masing-masing. Sebuah pembicaraan tentang masa depan tak mungkin dimulai sebelum ada penyelesaian yang sehat terhadap masa lalu kita. Kita mau apa ? Perubahan ataukah pemusnahan?